INDONESIA DARI MASA KE MASA
Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan (1945–1950)
A. Latar Belakang Kemerdekaan Indonesia
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah mengalami penjajahan yang panjang oleh Belanda dan Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat.
B. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta dan dibacakan oleh Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta. Peristiwa ini menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Makna Proklamasi:
Menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia
Awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat
Landasan hukum pembentukan pemerintahan Indonesia
C. Pembentukan Pemerintahan Indonesia
Setelah proklamasi, langkah awal yang dilakukan bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan negara.
Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI (18 Agustus 1945)
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden: Soekarno dan Mohammad Hatta
Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai lembaga legislatif sementara
D. Upaya Mempertahankan Kemerdekaan
Kemerdekaan Indonesia tidak langsung diakui oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui dua cara:
1. Perjuangan Fisik
Pertempuran Surabaya (10 November 1945)
2. Perjuangan Diplomasi
Perjanjian Linggarjati (1946)
Perjanjian Renville (1948)
Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang mengakui kedaulatan Indonesia
E. Perubahan Bentuk Negara
Hasil KMB menetapkan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, bentuk ini tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
F. Tantangan Awal Kemerdekaan
Kondisi ekonomi yang belum stabil
Ancaman disintegrasi bangsa
Kurangnya sumber daya dan tenaga ahli
Pengakuan kedaulatan dari dunia internasional
G. Nilai-Nilai yang Dapat Dipetik
Semangat nasionalisme dan persatuan
Rela berkorban demi bangsa dan negara
Pentingnya kerja sama dan diplomasi
Sumber Referensi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Buku IPS SMP Kelas IX Kurikulum Merdeka.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
Sartono Kartodirdjo. Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Portal resmi Kemendikbud: kemdikbud.go.id
Materi ini dapat dikembangkan menjadi slide PowerPoint, LKPD, peta konsep, atau soal evaluasi sesuai kebutuhan pembelajaran IPS kelas IX.
INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. aken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.
Kabinet pada masa Demokrasi Parlementer
Natsir (September 1950 – Maret 1951)
Sukiman (April 1951 – Pebruari 1952)
Wilopo (April 1951 – Juni 1953)
Ali Sostroamidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955)
Burhanuddi Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
Ali Sostroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957)
Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
Pemilu 1955
Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.
Gangguan Keamanan
1). Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.
2). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3). Pemberontakan Andi Azis
Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar.
4). Pemberontakan PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesual anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958.
Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda
1). Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung bermanfaat terhadap dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda.
2). Deklarasi Djuanda
Kabinet Djuanda mendeklarasikan hokum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².
2. Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
a. Gunting Syafruddin
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
Tujuan :
Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
Pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Penyebab tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng oleh para Pengusaha pribumi :
Tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
Memiliki mental yang cenderung konsumtif.
Sangat bergantung pada pemerintah.
Kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
c. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
d. Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut:
Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
